BENGKULU PUSARAN ONLINE-Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menutup diri saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu menjalankan pemeriksaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan setiap OPD wajib memberikan dukungan penuh, termasuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Penegasan itu disampaikan Herwan saat menghadiri Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten II Setda Provinsi Bengkulu R.A. Denni, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Herwan meminta kepala OPD tidak bersikap pasif selama proses pemeriksaan berlangsung. Setiap perangkat daerah diminta proaktif berkoordinasi dan membantu tim BPK agar pemeriksaan dapat berjalan sesuai tujuan.
Saya mengimbau seluruh kepala OPD untuk membantu dan bersinergi dengan tim BPK yang telah bertugas. Bersinergi dan membantu BPK merupakan bagian dari fungsi kita sebagai pemerintah daerah,” tegas Herwan.
Menurutnya, pemeriksaan BPK bukan semata-mata menjadi tahapan administratif, tetapi bagian penting dalam memastikan pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
Karena itu, keterbukaan menjadi salah satu hal yang ditekankan kepada seluruh OPD. Data dan informasi yang diminta tim pemeriksa harus disiapkan secara lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Herwan menilai, kelengkapan data akan membantu proses pemeriksaan berlangsung lebih efektif. Sebaliknya, keterlambatan atau ketidaklengkapan informasi berpotensi menghambat proses pemeriksaan.
“Data yang dibutuhkan harus disiapkan dan diberikan secara terbuka agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia meminta jajaran OPD menjadikan pemeriksaan BPK sebagai momentum untuk melihat kembali kualitas tata kelola di masing-masing perangkat daerah.
Pemprov Bengkulu juga berharap pemeriksaan dapat berlangsung secara objektif dan transparan serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan.
Herwan menegaskan dukungan terhadap BPK merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan keterbukaan data serta koordinasi yang baik antara OPD dan tim pemeriksa, Pemprov Bengkulu berharap setiap temuan maupun rekomendasi yang muncul dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan pemerintahan sekaligus memastikan setiap program dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.***
